FOKUS: #WASPADA KARHUTLA

Maret 2021, Sumatera Selatan Siaga Darurat Karhutla

Ilustrasi / Personel Manggala Aqni Daerah Operasi Sulawesi III berusaha memadamkan Karhutla, di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai (TNRAW) di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, Jumat (26/2/2021). Kawasan ekosistem savana TNRAW terbakar sementara personel Manggala Aqni kesulitan memadamkan api akibat angin kencang serta vegetasi tumbuhan alang-alang dan semak mudah terbakar. ANTARA FOTO/Humas Manggala Agni

KBRN, Jakarta: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) segera menetapkan status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjelang musim kemarau tiba.

Setelah penetapan status siaga, pemprov akan segera mengajukan operasional teknik modifikasi cuaca (TMC) serta pengadaan armada helikopter untuk water bombing.

"Paling tidak setelah status ditetapkan organisasi kesatuan, keadministrasian, dan kesiapan personel serta alat juga siap," kata Gubernur Sumsel Herman Deru saat Rakor Karhutla Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Mapolda Sumsel, seperti dilansir CNN Indonesia, Senin (1/3/2021).

Herman Deru mengatakan penetapan status siaga darurat dilakukan setelah BMKG menggelar rilis terkait prakira cuaca musim kemarau tahun ini. 

BACA JUGA: Sepanjang Hari Ini, Lhokseumawe Dilanda Dua Karhutla

Dalam pekan ini, pihaknya bersama instansi terkait akan segera melakukan apel besar untuk melakukan kesiapsiagaan sebelum penetapan siaga darurat.

Deru lanjut menuturkan, saat ini kesadaran masyarakat terkait untuk tidak membakar lahan semakin meningkat setiap tahunnya. 

Selain tidak membakar, masyarakat pun saat ini lebih aktif untuk mencegah karhutla tidak terjadi di lingkungannya.

Hal tersebut terlihat dari pengurangan jumlah desa rawan karhutla dari 140 menjadi 90 desa tahun ini.

BACA JUGA: KLHK Kerahkan Helikopter Padamkan Karhutla di Riau

"Penanganan inilah yang sedang dikerjakan agar pencegahan ini dilakukan dan melibatkan masyarakat. Kita mau 2020 jadi standar pencegahan karhutla, itu yang harus ditiru di tahun 2021 dan tahun mendatang," ujar dia.

Sosialisasi dan pendampingan terhadap masyarakat untuk tidak membakar lahan merupakan solusi jangka pendek. 

Deru mengatakan pemerintah daerah membantu masyarakat mengolah tebasan rumput pada lahan yang hendak dibakar untuk dijadikan sebagai pupuk.

Sedangkan solusi jangka panjang, pemerintah daerah mengupayakan tanah-tanah kosong untuk segera dikelola. 

Kebanyakan tanah kosong tersebut milik negara dan perusahaan.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00